Kamis, 13 Februari 2020

Panduan Praktis untuk Ketangguhan Pelaku Usaha dalam Mengelola Risiko Bencana

Kolaborasi USAID APIK, HIPMI Peduli, dan BNPB Dukung Ketangguhan Pelaku Usaha dalam Mengelola Risiko Bencana

Jakarta, 12 Februari 2020 – United States Agency for International Development (USAID) melalui program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) menggelar workshop, bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Peduli dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memperkenalkan Panduan Praktis Business Continuity Plan/BCP bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Workshop ini digelar untuk membangun ketangguhan pelaku usaha melalui penyiapan BCP bagi usaha mereka.Workshop ini diselenggarakan sebagai antisipasi bagi dunia usaha untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi – seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kenaikan air laut, puting beliung – yang tercatat sebagai bencana paling banyak terjadi di dunia serta berdampak terhadap jiwa dan perekonomian[1]. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Paul Jeffery selaku Chief of Party USAID APIK menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghadapi ancaman perubahan iklim adalah melakukan aksi adaptasi. Namun, disadari bahwa mayoritas pelaku usaha belum banyak yang memiliki pengetahuan tentang penyusunan BCP sebagai salah satu aksi adaptasi untuk mengurangi dampak bencana tersebut bagi usaha mereka.

Kiri – Kanan: Johny Sumbung (BNPB) – Vina Cahya Farhani (HIPMI Peduli) – Paul Jeffery (USAID APIK)

“Berdasarkan Survey Persepsi Dunia Usaha Terhadap Perubahan Iklim atau Business Perception Survey on Climate Change (2017), mayoritas pelaku bisnis telah memiliki pengetahuan tentang perubahan iklim. Namun, sebagian besar pelaku bisnis belum memiliki rencana keberlanjutan usaha sebagai salah satu aksi adaptasi untuk mengurangi dampak bencana alam yang disebabkan oleh cuaca ekstrem karena perubahan iklim,” ungkap Paul.

Sementara itu, Vina Cahya Farhani yang mewakili Ketua HIPMI Peduli, Sari Pramono, menyatakan bahwa HIPMI Peduli, BNPB dan USAID APIK memiliki visi sejalan yaitu mengubah cara pandang para pelaku usaha, yang sebelumnya lebih berfokus pada tanggap bencana, menjadi lebih fokus dalam memperkuat ketangguhan dalam mempersiapkan diri menghadapi dan mengelola risiko bencana yang berdampak pada bisnis mereka.

“Maka salah satu upaya kami adalah membuat buku panduan praktis ini yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku usaha untuk lebih siap menghadapi dampak bencana dan cepat pulih usahanya ketika terdampak bencana,” ujarnya.

Panduan BCP

Buku Panduan Praktis Penyusunan BCP

Melalui workshop ini, Johny Sumbung selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB turut menyampaikan komitmen dan harapannya akan pemanfaatan panduan praktis.

“Diharapkan kita semua dapat meningkatkan ketangguhan bisnis pelaku usaha, terutama UKM, untuk lebih siap melindungi aset usaha, siap mempertahankan proses bisnis, dan siap memperoleh kembali aset yang terdampak,” ungkap Johny Sumbung, Direktur Kesiapsiagaan BNPB yang hadir dan membuka secara resmi workshop ini.

45 peserta yang terdiri dari pelaku usaha (anggota HIPMI) dan perwakilan dari berbagai lembaga hadir, dan menerima paparan terkait tujuh langkah mengurangi risiko bencana dan 12 langkah menyusun BCP oleh Private Sector Engagement Advisor USAID APIK, Hidayatullah Al Banjari. Kedepannya, HIPMI Peduli dan BNPB akan mendiseminasikan buku panduan praktis kepada pelaku usaha di Indonesia. Saat ini, BNPB juga telah menyusun panduan-panduan terkait dengan kebencanaan dapat diakses melalui link berikut: https://bnpb.go.id//publikasi/buku-data-bencana.

___

Ditulis oleh: Stella Yovita Arya Puteri – Communications Specialist: Media & Outreach USAID APIK & Hidayatullah Al Banjari– Private Sector Engagement Advisor USAID APIK

___

[1] Antara tahun 1999 hingga 2018, lebih dari 90 persen bencana alam yang terjadi disebabkan oleh bencana hidrometeorologi, yang berdampak pada 4 juta jiwa, 500,000 korban jiwa, dan berdampak pada $2,2 trilion kerusakan ekonomi.