Selasa, 3 September 2019

Pengelolaan Informasi Perkuat Desa dalam Membangun Ketangguhan

Pemetaan partisipatif memperkuat ketersediaan informasi dan data di lapangan. Foto: Dokumentasi USAID APIK

Peluang Desa untuk Melakukan Aksi Adaptasi Iklim Sudah Terbuka

Dampak perubahan iklim akan berdampak buruk pada wilayah pedesaan seperti penurunan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan lonjakan kemiskinan. Produksi para petani kecil diprediksi menurun sebesar tidak kurang dari 5% sampai tahun 2030, bahkan mencapai 30% hingga 2080.[1] Oleh karenanya, respon terhadap dampak dan ancaman perubahan iklim di sektor pertanian perlu menjadi perhatian serius.

Ada kecenderungan bahwa masyarakat desa umumnya memiliki tingkat kapasitas adaptasi yang rendah terhadap dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh keterbatasan mereka terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya. Maka dari itu, USAID APIK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berusaha meyakinkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) untuk membuka peluang pemanfaatan Dana Desa sebagai sumber pendanaan yang kuat dalam rangka membangun ketangguhan.

Advokasi ini berbuah hasil yang manis. Kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akhirnya menjadi salah satu kegiatan prioritas di desa. Ini termuat jelas dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembangunan sarana prasana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung terbangunnya ketangguhan iklim dapat dibiayai oleh Dana Desa. Melalui peraturan ini, upaya desa untuk memasukkan pertimbangan ancaman, risiko, dan dampak perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan, instrumen kelembagaan, serta merealisasikannya dalam aksi yang nyata dapat diakomodasi dan berkelanjutan.

Mengoptimalkan Pengetahuan di Tingkat Lokal

Dalam pelatihan optimalisasi dana desa untuk pengendalian perubahan iklim untuk pemerintah desa, Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Direktorat PPI-KLHK, menyampaikan, “Ketangguhan iklim dan investasi adaptasi di desa membutuhkan lingkungan yang kondusif (enabling environment) dan direfleksikan pada kebijakan, hukum, serta instrumen operasional yang mampu menstimulasi peran aktif dan aksi masyarakat.

USAID APIK percaya bahwa upaya membangun ketangguhan perlu dilandasi oleh pengetahuan dan pengalaman masyrakat desa. Untuk membantu manajemen pengetahuan dan penyebarluasan contoh aksi adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat, USAID APIK mengusung pemanfaatan perangkat berbasis web untuk pemetaan digital, yaitu OpenStreetMap (OSM) dan Ushahidi. Kombinasi dari kedua perangkat ini memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola data dan informasi wilayahnya secara spasial. Data-data yang terkumpul nantinya juga akan membantu KLHK dalam pengumpulan basis data bagi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN) dalam mendukung knowledge management dan pengumpulan informasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara nasional.

Pemanfaatan perangkat ini di tiga wilayah APIK dapat dilihat di: https://openstreetmap.id/apik-sultra/; https://openstreetmap.id/apik-maluku/; dan https://openstreetmap.id/apik-jatim/. Inisiatif ini disambut baik oleh pemerintah desa karena dapat menunjang sistem informasi desa. Berdasarkan hasil di lapangan, sistem OSM dan Ushahidi ini dapat dimanfaatkan sebagai perangkat yang memampukan masyarakat untuk memberi informasi terkait dampak, risiko, kerentanan dan bencana akibat faktor iklim, dan aksi apa saja yang telah masyarakat lakukan sebagai respon terhadap ancaman perubahan iklim. Meski demikian, pemanfaatan OSM dan Ushahidi ini adalah suplemen dari sistem dan instrumen yang sudah ada saat ini, khususnya SRN.

Pemanfaatan OSM dan Ushahidi di tingkat lokal dapat memberi penajaman bagi SRN dan pengayaan informasi bagi masyarakat untuk membantu memastikan bentuk intervensi yang harus dilakukan. Instrumen ini juga sekaligus dapat menjadi sarana evaluasi dan verifikasi kegiatan adaptasi perubahan iklim di level tapak. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan inisiatif pemetaan partisipatif di tingkat desa ini ke sistem SRN di level nasional. Maka dari itu, adanya ‘arsitektur kelembagaan’ antar sistem menjadi sangat penting untuk dirancang dan disepakati tata kelolanya.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan Dana Desa, Tri Widawati, Kasudit bidang Adaptasi Perubahan Iklim Buatan KLHK menyebutkan, “Instrumen ini akan sangat membantu pertanggungjawaban pemanfaatan kegiatan pada program kampung iklim (PROKLIM), termasuk yang didanai oleh dana desa. Pemetaan ini juga sangat membantu saat mengajukan dana, kita bisa menjawab saat ditanya kegiatannya mau dilaksanakan di titik mana.

Inisiatif USAID APIK dalam membantu mendokumentasikan aksi-aksi baik itu mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim, akan membantu desa untuk melakukan advokasi ke dinas-dinas untuk program pembangunan di wilayahnya. Visualisasi informasi melalui OSM dan Ushahidi ini mempermudah desa untuk menunjukkan titik lokasi rawan bencana, potensi desa, program desa, serta informasi lain yang dianggap relevan. USAID APIK mendorong dan melakukan pendampingan ke desa agar mereka dapat melakukan pengumpulan informasi tersebut secara partisipatif. Harapannya dengan keakuratan data yang lebih baik, keiatan pembangunan desa dapat lebih menjawab permasalahan dan persoalan yang ada dengan lebih tepat sasaran.

 

[1] UNDP and Climate Change: Scaling Up Climate Action to Achieve the Sustainable Development Goals 

(Penulis: Ari Mochamad, Climate Change Adaptation Governance Advisor USAID APIK)