Senin, 26 Agustus 2019

[Media Note] Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Maluku Berkolaborasi dalam Membangun Ketangguhan Masyarakat terhadap Iklim dan Dampak Bencana

Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Maluku Berkolaborasi dalam Membangun Ketangguhan Masyarakat terhadap Iklim dan Dampak Bencana
Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Maluku Berkolaborasi dalam Membangun Ketangguhan Masyarakat terhadap Iklim dan Dampak Bencana

Ambon, 21 Agustus 2019 – Direktur Program Kantor Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat/United States Agency for International Development (USAID) Indonesia, Elizabeth Mendenhall bertemu dengan Wakil Gubernur Maluku, Dr. Barnabas Nathaniel Orno untuk berbagi pengalaman dan perkembangan proyek pembangunan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana melalui USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK). Pertemuan ini disaksikan oleh pejabat pemerintah, perwakilan masyarakat, dan media.

Di Maluku, perubahan iklim mengancam mata pencaharian dan mengubah pola kerja masyarakat – mulai dari penangkapan ikan mejadi pertani, serta dari pekerjaan di pedesaan ke perkotaan. Penangkapan ikan tradisional juga telah terdampak perubahan iklim dan menyebabkan penurunan produktivitas hasil laut. Sementara di bidang pertanian, musim kemarau berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir ini mengganggu pola tanam dan produktivitas hasil tani.

Lokasi Maluku yang relatif terpencil merupakan tantangan utama dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam konteks pulau kecil, bahaya bencana hidrometeorologi yang dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor atau kebakaran hutan dapat membawa dampak yang lebih luas. Di Ambon, jumlah tanah longsor dan banjir bandang meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Selain merusak infrastruktur, kondisi ini juga telah menelan korban jiwa.

Selama tiga tahun terakhir, USAID telah melakukan beragam kajian kerentanan bersama-sama dengan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk menghasilkan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melalui rencana aksi ini, pemerintah akan dapat mengantisipasi dan bersiapsiaga menghadapi bencana yang berpotensi terjadi di waktu yang akan datang. Selain itu, rencana aksi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana pada berbagai sektor; perikanan, pertanian, dan air – sehingga juga dapat beradaptasi dengan potensi cuaca ekstrem.

APIK telah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggunakan informasi lebih baik untuk mendukung penghidupan masyarakat, khususnya informasi cuaca dan iklim. Sebagai contoh, APIK bekerja dengan masyarakat lokal dalam pembangunan ketangguhan masyarakat pesisir dan mengadaptasi kearifan tradisional, yang disebut Nanaku dan Sasi yang diberlakukan dalam kegiatan penanaman dan perikanan. Kearifan lokal ini mengatur periode tertentu di mana kegiatan pengambilan hasil alam tidak diperbolehkan. Di samping itu, sekolah lapang iklim (SLI) untuk nelayan juga telah dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan nelayan terhadap dampak iklim dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam memahami dan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim. Pada bulan Maret 2019, APIK memfasilitasi penandatanganan perjanjian antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pattimura dan para perwakilan pemerintah desa dari desa-desa di Kabupaten Maluku Tengah.

Selain itu, APIK mendukung pemerintah daerah dalam mengintegrasikan ketangguhan iklim dan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di Maluku Tengah, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup pengelolaan risiko iklim dan bencana sudah difinalisasi. Melalui integrasi ini, pemerintah Maluku telah mengalokasikan sekitar Rp 361.338.982.772 bagi pengelolaan dampak iklim dan bencana untuk periode 2017-2022. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran pemerintah daerah terhadap manajemen bencana serta komitmen yang semakin kuat dalam membangun ketangguhan masyarakat, baik di tingkat provinsi, hingga tingkat desa/negeri.

APIK telah mendukung pembentukan atau penguatan iklim dan ketahanan bencana tingkat desa dan memberikan bantuan teknis bagi pemerintah desa. Sebagai hasilnya, pada Maret 2019, selain pendanaan yang telah dialokasikan pemerintah, sebanyak 5.105 orang telah terlatih untuk lebih memahami risiko cuaca dan iklim, 91 pejabat pemerintah daerah dan 24 lembaga pemerintah telah meningkatkan kapasitas dalam ketahanan iklim dan bencana.

Hubungi: Willy Wicaksono – Manajer Regional Program USAID APIK di Provinsi Maluku: Willy_Wicaksono@dai.com

Stella Puteri – Spesialis Komunikasi Program USAID APIK: Stella_Puteri@dai.com

Catatan untuk Editor:

  • Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) merupakan program berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk membantu Indonesia mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan lanskap, APIK juga bekerja langsung dengan masyarakat dan sektor bisnis agar secara proaktif mengelola risiko, serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengakses, memahami, dan mengomunikasikan informasi iklim. Informasi lebih lanjut tentang APIK kunjungi apikindonesia.or.id