Selasa, 20 Agustus 2019

Penguatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Iklim di Empat Sektor Prioritas Nasional

Penguatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Iklim di Empat Sektor Prioritas Nasional
Penguatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Iklim di Empat Sektor Prioritas Nasional

Pada tanggal 5-7 Agustus 2019 yang lalu, Sekretariat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) mengadakan Workshop Nasional Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim yang mengundang perwakilan kementerian, lembaga, akademisi, mitra pembangunan, dan pemerintah daerah. Peserta diajak berdiskusi mengenai arah kebijakan di dalam RAN API, khususnya pada empat sektor prioritas meliputi pertanian, air, kelautan dan pesisir, kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Sekretariat RAN API menekankan pada pentingnya upaya valuasi kerugian ekonomi dari dampak dan risiko perubahan iklim. Temuan kerugian ekonomi ini dapat digunakan sebagai input dalam perumusan sasaran, target, dan strategi pembangunan ketahanan iklim untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Harapannya, program dan kegiatan adaptasi perubahan iklim dapat dirancang untuk mengurangi potensi kerugian tersebut. Penurunan ketersediaan air, penurunan produksi pertanian, peningkatan risiko penyakit bawaan vektor, gelombang tinggi yang membahayakan keselamatan pelayaran para nelayan, adalah contoh-contoh dampak perubahan iklim yang membutuhkan aksi adaptasi untuk melindungi masyarakat serta laju pembangunan.

Dr. Hendricus Andy Simarmata selaku ketua tim kajian Penilaian Kerugian Ekonomi Akibat Dampak Perubahan Iklim, menyampaikan bahwa potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 112,2 trilyun pada tahun 2023. Estimasi kerugian ini bisa jadi lebih besar jika komponen perhitungan dilengkapi dengan data-data yang saat ini sulit diperoleh. Setidaknya, ini bisa menjadi gambaran awal bahwa perubahan iklim secara nyata menghambat laju pembangunan. Dari hasil analisis lebih lanjut, potensi kerugian tersebut dapat diturunkan 15-50% tergantung pada sejauh mana tindakan adaptasi dapat direncanakan dan dieksekusi dengan baik.

Dalam salah satu sesi, Dr. Ari Mochamad, Climate Adaptation Governance Advisor USAID APIK menjadi salah satu narasumber diskusi. Beliau menekankan bahwa pembangunan di satu sektor bisa jadi memberi dampak ke sektor lain, bisa positif maupun negatif. Sering kali yang terjadi adalah pembangunan yang mengorbankan lingkungan. Maka dari itu adaptasi perubahan iklim diharapkan menjadi peluang untuk menguatkan pendekatan multi sektor dan bisa memunculkan solusi-solusi yang komprehensif.

Selain perhatian terhadap hubungan antar sektor, adaptasi perubahan iklim juga perlu memperhatikan hubungan antar wilayah. “Kita harus mendorong pendekatan hulu hilir dan jangan terbatas administrasi lagi. Harus ada kerja sama antar wilayah. Ada hal-hal yang harus dibicarakan karena apa yang terjadi di satu tempat juga bisa berdampak pada tempat lain,” ujar Ari Mochamad. Beliau mengangkat pembelajaran dari USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) yang mencotohkan bahwa banjir di suatu wilayah bisa disebabkan oleh degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah lain. Banjir itu sendiri juga bisa berdampak pada wilayah lain seperti terganggunya aksesibilitas.

Mewakili USAID APIK, Ari Mochamad juga mengingatkan bahwa di balik upaya adaptasi perubahan iklim itu ada upaya untuk menghindari ancaman terganggunya pencapaian target pembangunan dan bahkan manfaat pembangunan yang telah dihasilkan. Maka, para pembuat kebijakan harus terinformasi oleh dampak-dampak perubahan iklim terhadap masyarakat dan wilayah mereka. Komunikasinya pun harus tepat. Pernyataan ini disepakati oleh Andy Simarmata yang menyampaikan, “Begitu orang membayangkan nilai kerugian sekian rupiah, maka itu bisa lebih masuk ke konsep berpikir mereka. Saat kita hanya bilang ini warnanya merah, risikonya tinggi, itu belum terbayang berapa nilai investasi yang dibutuhkan.”

Workshop yang dilaksanakan selama tiga hari ini memberikan kesempatan pada para peserta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan kerangka pembangunan ketahanan iklim pada RPJMN 2020-2024. Di samping itu, peserta workshop turut membahas profil bahaya dan risiko iklim pada empat sektor prioritas, berikut metode dan praktik penghitungan potensi kerugian ekonomi. Harapannya, setelah workshop ini para peserta lebih memahami dan dapat mengaplikasikan ilmunya untuk membantu perencanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim pada sektor di instansinya masing-masing.

Kegiatan ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari agenda revisi RAN API dan masukan atas Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Konsolidasi perencanaan di tingkat nasional pada empat sektor prioritas perlu diperkuat melalui penyediaan perangkat operasional di dalam perencanaan ketahanan iklim di dalam pembangunan nasional. Di samping itu, potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim telah dijadikan indikator nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini dibutuhkan penerjemahan, atau jika dibutuhkan, dilakukan penyempurnaan metode dan penghitungan pada tingkat provinsi atau daerah.

(Penulis: Nyoman Prayoga, Communications Specialist: Knowledge Management and Reporting USAID-APIK & Putra Dwitama, Project Manager RAN API, USAID-APIK)