Senin, 29 Juli 2019

Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) di Maluku yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) di Maluku yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim
Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) di Maluku yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Negeri (istilah yang digunakan di Maluku untuk menyebut wilayah administratif setingkat desa). Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Negeri dan masyarakat dengan modal dari keduanya. Maka dari itu, BUMNeg memiliki peran yang strategis sebagai pilar perekonomian lokal karena berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang memihak pada kepentingan masyarakat dan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Negeri.

USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) bekerja di lanskap Pulau Ambon dan Kepulauan Lease sejak awal program berjalan. Pada awal tahun 2019 ini, USAID APIK telah melakukan Survei Kapasitas BUMNeg di wilayah setempat dan terungkap bahwa sekitar 47% atau 276 dari 599 BUMNeg di Provinsi Maluku yang sudah terbentuk saat ini belum memiliki kegiatan meski sudah mendapat modal dari Negeri.

Dalam konteks adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana (API-PRB), Pulau Ambon dan Kepualuan Lease memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lain akibat cuaca ekstrem. Sebagai lembaga perekonomian, BUMNeg di sana belum mempertimbangkan aspek-aspek API-PRB dalam rencana usaha mereka. Padahal, meski BUMNeg setempat banyak yang bergerak di bidang simpan pinjam, namun tidak sedikit sektor usaha mereka yang rentan terdampak perubahan iklim seperti pertanian, perikanan, dan air bersih. Selain itu, banyak pengurus BUMNeg yang belum memiliki pengetahuan untuk melakukan seleksi sektor, sub-sektor, dan komoditas usaha sehingga aktivitas ekonominya menjadi kurang optimal.

Merespon kondisi yang terjadi, pada tanggal 24-26 Juli 2019 telah diselenggarakan kegiatan lokakarya atau workshop untuk penguatan kapasitas BUMNeg di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease. Tema lokakarya tersebut adalah perencanaan dan pengelolaan usaha yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama USAID APIK dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) Kabupaten Maluku Tengah.

Peserta aktif berdiskusi dalam lokakarya penguatan kapasitas BUMNeg di Maluku. Foto: Dokumentasi USAID APIK

Peserta aktif berdiskusi dalam lokakarya penguatan kapasitas BUMNeg di Maluku. Foto: Dokumentasi USAID APIK

Ada 16 pengurus BUMNeg dari delapan Negeri, delapan orang dari DPMD, dan enam orang dari pendamping desa ikut dalam lokakarya tersebut. Dalam kegiatan selama tiga hari ini, para peserta diperkenalkan dengan konsep API-PRB dan hubungannya dengan BUMNeg, termasuk bersama-sama mengidentifikasi sektor usaha paling potensial. Peserta lokakarya juga diperkenalkan dengan instrumen Kanvas Model Bisnis (KMB) untuk membantu perencanaan usaha. Dengan metode ini, peserta melakukan identifikasi segmen konsumen, penilaian produk, saluran distribusi, relasi pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas utama, peluang-peluang kerja sama, serta struktur pembiayaan. Selain penyampaian materi, simulasi juga dilakukan untuk memberikan kesempatan berlatih. Pada hari terakhir, peserta mempresentasikan hasil diskusinya dan memunculkan jenis usaha yang potensial dilakukan di masing-masing Negeri, di antaranya pengelolaan sarana air bersih, pengelolaan sagu kemasan, dan pengelolaan pala kemasan.

USAID APIK mendorong pengenalan aspek perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam bidang usaha. Foto: Dokumentasi USAID APIK

USAID APIK mendorong pengenalan aspek perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam bidang usaha. Foto: Dokumentasi USAID APIK

Melalui perencanaan usaha yang mempertimbangkan aspek-aspek API-PRB, BUMNeg diharapkan dapat turut serta dalam membangun ketangguhan di tingkat komunitas. Setelah lokakarya ini, rencana selanjutnya adalah pendampingan penyusunan rencana usaha dan penyusunan panduan penyiapan rencana usaha yang adaptif perubahan iklim. Upaya ini dilaksanakan untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan jumlah Negeri yang berstatus ‘Berkembang’ menjadi ‘Mandiri’.

(Penulis: Maun Kusnandar, Community Based Adaptation Specialist USAID-APIK Maluku & Nyoman Prayoga, Communications Specialist: Knowledge Management and Reporting USAID-APIK)