Jumat, 12 Juli 2019

Membangun Kekuatan Institusional untuk Adaptasi Perubahan Iklim melalui Peraturan Daerah

Perda Provinsi Sultra tentang Adaptasi Perubahan Iklim didiseminasikan kepada para aktor pembangunan setempat. Foto: Tim APIK Sulawesi Tenggara
Perda Provinsi Sultra tentang Adaptasi Perubahan Iklim didiseminasikan kepada para aktor pembangunan setempat. Foto: Tim APIK Sulawesi Tenggara

Kebutuhan Landasan Hukum untuk Merespon Dampak Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim sudah dirasakan secara luas di berbagai aspek kehidupan manusia. Bencana hidrometeorologi yang meningkat frekuensinya menjadi salah satu bukti bahwa banyak pihak yang dirugikan baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 2.400 kejadian bencana melanda Indonesia di tahun 2018, 96%-nya adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puyuh, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang pasang, dan abrasi. Ini erat kaitannya dengan anomali curah hujan dan kondisi cuaca ekstrem sebagai konsekuensi dari perubahan iklim, ditambah dengan faktor degradasi lingkungan.

Di tingkat daerah, pemerintah semakin dituntut untuk menyadari kebutuhan aksi yang dapat merespon dampak fenomena alam tersebut. Terlebih Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan banyak wilayah pesisir, membuat dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah sendiri perlu semakin peka bahwa banyak kejadian bencana iklim yang menghambat laju pembangunan. Sebagai catatan, di tahun 2017 BNPB menyatakan bahwa setiap tahun Indonesia mengalami kerugian Rp 30 triliun akibat bencana.

Aksi-aksi adaptasi perubahan iklim yang perlu dilakukan daerah membutuhkan dukungan institusional tersendiri. Suatu landasan hukum diperlukan untuk memberi legitimasi dan mendorong daerah dalam menyusun dan membiayai program dan aksi adaptasi tersebut. Tanpa instrumen kebijakan ini, tidak ada kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan aksi-aksi yang merespon dampak perubahan iklim yang nyata terjadi dan ini akan merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri.

Sejak tahun 2016, USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) telah bekerja di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk membantu meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya dalam meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim. Provinsi ini rentan terhadap banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan cuaca ekstrem yang terjadi hampir setiap tahun. Berdasarkan Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara dan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), ada 188 kejadian banjir, 154 kejadian angin puting beliung, 46 kejadian longsor akibat hujan deras, dan 19 kejadian kekeringan dalam kurun waktu 2006-2016 di provinsi ini. Sebagai contoh, Kota Kendari mengalami kerugian sekitar Rp 75 miliar hanya karena bencana banjir yang terjadi pada Januari 2017.

USAID APIK telah memfasilitasi serangkaian pertemuan dan diskusi di tingkat provinsi dan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akademisi, serta Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim – Pengurangan Risiko Bencana (Pokja API-PRB) Sultra. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan untuk menghasilkan kebijakan di tingkat provinsi yang mengatur tentang adaptasi perubahan iklim. Advokasi penyusunan kebijakan tentu membutuhkan proses yang tidak mudah dan tidak sebentar. Upaya ini diawali dengan sebuah kajian sejumlah Peraturan Daerah (Perda) di Sultra untuk mengetahui apakah sudah ada regulasi yang memayungi aksi adaptasi atau ketangguhan dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan kebencanaan di provinsi yang beribukota di Kendari tersebut. Kajian (Public Policy Review) yang dilakukan pada tahun 2017 tersebut menyimpulkan bahwa adaptasi perubahan iklim belum diatur secara khusus di dalam perda-perda terkait lingkungan hidup yang sudah ada di Sultra.

Pertemuan lanjutan dan komunikasi terus dilakukan untuk mendorong kebijakan yang diharapkan. Salah satu aspek penting yang ditekankan agar dapat dituangkan dalam kebijakan tersebut adalah memastikan bahwa pemerintah daerah menggunakan landasan ilmiah yang mendukung justifikasi dilakukannya suatu aksi adaptasi perubahan iklim. Kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim atau kajian risiko bencana dapat menjadi contoh dari landasan ilmiah tersebut. Sultra sendiri telah memiliki dan memanfaatkan kajian kerentanan dan risiko iklim di tingkat provinsi dan juga di tingkat lanskap Kendari dan Konawe Selatan, serta kajian-kajian terkait perubahan iklim dan bencana lainnya di tingkat lokal yang merupakan hasil kolaborasi aktor setempat dan program USAID APIK.

Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa program dan aksi adaptasi yang diusulkan atau bahkan dilakukan memang benar-benar menjawab permasalahan dan dapat mengurangi kerentanan masyarakat. Kebutuhan ini sejalan dengan Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. Lebih besar lagi, keberadaan kebijakan mengenai perubahan iklim di tingkat daerah dapat mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016.

Sulawesi Tenggara, Pionir Perda API di Indonesia

Pada tanggal 21 Januari 2019, Gubernur Sultra, Ali Mazi, bersama dengan DPRD Provinsi Sultra menyetujui lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan menjadi Perda. Salah satu dari Raperda yang disahkan tersebut adalah peraturan mengenai adaptasi perubahan iklim. “Di samping menjadi payung hukum dan regulasi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan pemerintahan yang berpihak kepada daerah dan masyarakat Sultra,” ujar Ali Mazi dalam momen penandatanganan Perda tersebut di Gedung Paripurna DPRD setempat. Dengan ini, Perda Provinsi Sultra Nomor 11 Tahun 2019 tentang Adaptasi Perubahan Iklim telah disahkan.

Gubernur Sultra, Ali Mazi, menandatangani berita acara pengesahan Raperda menjadi Perda. Foto: Dokumentasi Detik Sultra

Gubernur Sultra, Ali Mazi, menandatangani berita acara pengesahan Raperda menjadi Perda. Foto: Dokumentasi Detik Sultra

Menurut para fraksi di DPRD Sultra, program aksi dan adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk menjamin dan mengamankan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selain itu, dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di Sultra. Pandangan ini tentu menjadi indikasi yang sangat baik bahwa ada kesadaran di antara para penyusun kebijakan terhadap pentingnya suatu daerah untuk menciptakan pembangunan yang peka terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sulawesi Tenggara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan setingkat Peraturan Daerah yang spesifik membahas tentang adaptasi perubahan iklim. Menurut Buttu Madika, Regional Manager USAID APIK untuk wilayah Sulawesi Tenggara, ada beberapa faktor kunci yang perlu dipegang dalam upaya menyukseskan upaya advokasi ini. Pertama, para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan harus diyakinkan bahwa daerahnya berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Kajian-kajian yang difasilitasi oleh USAID APIK berguna untuk memberikan ulasan ilmiah dan menjadi sumber informasi para pengambil keputusan tersebut. Kedua, perlu dilakukan pemetaan dan pendekatan aktor kunci di dinas-dinas pemerintahan, DPRD, akademisi, dan lain-lain. Ini penting untuk memastikan upaya advokasi dilakukan ke pihak yang tepat, baik itu secara kepentingan maupun pengaruhnya. Ketiga, perlu dilihat juga apakah kebijakan publik di daerah sudah ada yang mengatur lingkup yang serupa atau belum. Tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan publik yang sudah ada sebelumnya akan berguna untuk merumuskan bentuk kebijakan yang paling tepat untuk mengisi kekosongan yang ada.

Implementasi Perda Sebagai Langkah Lebih Lanjut

Pasca disahkannya Perda Sultra Nomor 11 Tahun 2019, maka peraturan tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh para perencana daerah agar dapat merancang rencana pembangunan yang mengintegrasikan aspek adaptasi perubahan iklim. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 11 Juli 2019, USAID APIK mendukung Pemerintah Provinsi Sultra untuk mengadakan sosialisasi perda tersebut kepada para anggota Pokja API-PRB Sultra yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat. Selain mendiseminasikan peraturan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk penyampaian materi-materi terkait API-PRB secara umum.

Secara garis besar, Perda Nomor 11 Tahun 2019 ini mengatur agar Pemerintah Sulawesi Tenggara menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). Melalui RAD-API, daerah mampu untuk mengidentifikasi masalah dampak perubahan iklim yang diperkuat dengan kajian kerentanan dan risiko iklim, dan kemudian diikuti dengan opsi aksi adaptasi serta integrasinya ke dalam program pembangunan daerah. Selain itu, peraturan daerah ini juga mendorong keterlibatan masyarakat, pihak swasta, dan akademisi, baik secara individu maupun melalui Forum Adaptasi Perubahan Iklim untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kepedulian mereka dalam aksi-aksi adaptasi. Implementasi program kerja pemerintah daerah tentang adaptasi perubahan iklim ini diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, air, dan kesehatan, khususnya dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim.

Melakukan advokasi kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim membutuhkan upaya yang lebih untuk meyakinkan penyusun kebijakan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh fenomena global tersebut. Fenomena perubahan iklim yang kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak memerlukan dukungan kajian baik dari segi dampak yang sudah terjadi maupun risiko yang mengancam di masa depan. Ini penting untuk membuktikan adanya suatu kebutuhan yang mendesak dalam menyikapi perubahan iklim. Perda yang dianggap dapat menjadi payung hukum tersebut juga harus dapat dipastikan dapat mendukung distribusi anggaran ke lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan aksi adaptasi yang diharapkan. Dengan adanya Perda Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2019 ini, seharusnya dapat menjadi landasan yang kuat bagi para aktor pembangunan di Sulawesi Tenggara untuk bisa menyusun program, menganggarkan, sampai ke melaksanakan aksi-aksi adaptasi guna menciptakan masyarakat dan wilayah yang lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

(Penulis: Nyoman Prayoga, Communications Specialist: Knowledge Management and Reporting USAID APIK)

 

Also available in English