Senin, 8 Juli 2019

Mendorong RPJMDes yang Responsif Gender di Kabupaten Malang

Mendorong RPJMDes yang Responsif Gender di Kabupaten Malang
Mendorong RPJMDes yang Responsif Gender di Kabupaten Malang

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Malang, Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kabupaten Malang, dan USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK), berkolaborasi melakukan “Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang Responsif Gender untuk Percepatan Pembangunan di Daerah”. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 2-3 Juli 2019 di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Sebanyak 45 orang hadir berpartisipasi mulai dari perwakilan KPPPA, DPPPA Kabupaten Malang, tim USAID APIK, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Camat, serta perangkat desa dan perwakilan Desa Sitiarjo, Desa Tegalrejo, Desa Sumberagung, Desa Kedungbanteng, dan Desa Sukodono.

Dalam kesempatan ini, Ibu Niken selaku Asisten Deputi Kesetaraan Gender KPPPA menyampaikan bahwa kegiatan ini mendesain perencanaan pembangunan di daerah yang responsif gender dengan pendekatan lingkungan hidup di Desa Sitiarjo sebagai desa yang punya ancaman banjir. Kegiatan ini hanya memilih 2 lokasi sebagai uji coba (piloting) yakni Desa Sitiarjo di Jawa Timur dan Maros di Sulawesi Selatan. Harapannya, hasil piloting ini dapat menjadi percontohan nasional. Sebagai pemangku wilayah, Bapak Tomie Herawanto, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, menyambut baik kegiatan ini. Beliau menyampaikan, “Kabupaten Malang barusan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 267 desa. Kita akan dorong Kades terpilih agar perencanaan desanya lebih berkualitas sekaligus menjawab permasalahan di desa, selaras dengan prioritas daerah, dan tentunya responsif gender dan lingkungan hidup.” Selain itu, perwakilan dari USAID APIK, Herry Susanto menyampaikan bahwa selama ini dampak perubahan iklim yang menjadi permasalahan di Desa Sitiarjo adalah banjir. “Yang menjadi korban adalah semua dan yang paling rentan adalah perempuan, anak-anak, dan usia lanjut,” beliau menambahkan. Kegiatan penyusunan RPJMDes sebagai penjabaran arah strategis pembangunan desa harus mampu mengakomodir kebutuhan semua unsur di masyarakat agar tercipta perencanaan pembangunan desa yang responsif API-PRB dan berkeadilan gender.

Ibu Niken dari KPPPA menyampaikan langsung mengenai tujuan kegiatan. Foto: Syaiful Rizal (APIK Jawa Timur)

Ibu Niken dari KPPPA menyampaikan langsung mengenai tujuan kegiatan. Foto: Syaiful Rizal (APIK Jawa Timur)

Para peserta mendapatkan penguatan kapasitas dan pengetahuan, meliputi konsep dasar gender dan pengarusutamaannya dalam perencanan pembangunan dan penganggaran. Mereka juga mendapatkan bimbingan secara lebih spefisik mengenai bagaimana cara mengidentifikasi dan menganilisis isu gender dalam penyusunan RPJMDes, begitupun cara mengintegrasikan isu gender dalam RPJMDes dan juga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Selama dua hari tersebut, Bapak Yusuf, pakar  gender dari KPPPA memimpin proses pembelajaran sebagai fasilitator utama dan didukung oleh para fasilitator daerah.

Di akhir kegiatan, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya adaptasi perubahan iklim yang responsif gender di desa. Pemerintah Desa pun diharapkan mampu menyusun kegiatan API-PRB yang mempertimbangkan isu gender ke dalam rencana pembangunan beserta anggarannya. Ibu Mamiek selaku Kepala Desa Sitiarjo menyebutkan bahwa dari kegiatan ini, dia merasa mendapat pemahaman dan gagasan  baru tentang bagaimana merencanakan proses pembangunan desa yang bisa menjawab permasalahan banjir dan  mengedepankan kesetaraan gender.

Sebelum bimbingan teknis ini dilaksanakan, KPPPA bersama USAID APIK telah melakukan lokakarya dan diskusi lapangan pada tanggal 22-23 Mei 2019, tentang pengembangan model daerah pengelolaan lingkungan hidup yang responsif gender. Lokakarya tersebut dihadiri para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang dan pemerintah desa yang bertanggung jawab pada lokasi-lokasi yang rawan bencana di kabupaten. Hasil dari lokakarya tersebut menyepakati lokasi uji coba ‘Pengarusutamaan Gender melalui pendekatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPPRG)’. Desa Sitiarjo dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk dijadikan rintisan inisiatif ini menimbang wilayahnya yang sangat rentan terhadap banjir. Dalam hampir dua dekade terakhir, Desa Sitiarjo mengalami kejadian banjir bandang sebanyak lima kali yaitu pada tahun 2003, 2007, 2010, 2013, dan yang terbaru pada tahun 2017 yang menyebabkan ratusan keluarga harus mengungsi dan mengalami kerugian material karena rumah dan sawah pertanian terendam dan rusak berat. Selain Desa Sitiarjo, piloting PPPRG ini akan menggunakan pendekatan kawasan yang melibatkan desa sekitarnya yaitu Desa Tegalrejo, Desa Sumberagung, Desa Kedungbanteng, dan Desa Sukodono yang keempatnya terletak di hulu Sungai Panguluran.

(Penulis: Nyoman Prayoga, Communications Specialist: Knowledge Management and Reporting USAID-APIK)

Also available in English