Rabu, 26 Juni 2019

Mendiskusikan Kebijakan dan Strategi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim untuk RPJMN 2020-2024

Dr. Andy Simarmata memaparkan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. (Sumber: Dokumentasi Sekretariat RAN-API)
Dr. Andy Simarmata memaparkan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. (Sumber: Dokumentasi Sekretariat RAN-API)

Dalam dokumen Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2020-2024, penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi salah satu bagian penting. Ini tercantum di dalam Bab 7 “Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”. Sebelumnya, dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) telah disusun pada tahun 2014. Seiring implementasinya, dokumen RAN-API tersebut dirasa perlu disempurnakan. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bermaksud untuk menyusun dokumen National Adaptation Plan (NAPs) 2019 sebagai revisi dokumen RAN API yang sebelumnya dan sekaligus mencari masukan untuk RPJMN 2020-2024.

Menindaklanjuti kebutuhan ini, pada hari Selasa sampai Kamis, 18-20 Juni 2019, bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta, telah diselenggarakan “Workshop Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Nasional untuk RPJMN 2020-2024”. Kegiatan ini difasilitasi oleh Sekretariat RAN-API dan Kementerian PPN/Bappenas dan dihadiri oleh berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L), para ahli di bidang perubahan iklim, serta mitra pembangunan, termasuk USAID-APIK (Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan).

Ada empat sektor prioritas yang menjadi pokok bahasan dalam workshop tersebut, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan. Diskusi yang berlangsung selama tiga hari ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi adaptasi pada keempat sektor prioritas tersebut.

Di dalam workshop ini disampaikan hasil kajian dari tim peneliti Universitas Indonesia (UI) bersama Sekretariat RAN-API dengan dukungan dari USAID-APIK dan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, tentang potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim. Dr. Andy Simarmata dari UI dalam paparannya menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di keempat sektor prioritas yang dikaji adalah 102,36 triliun rupiah di tahun 2020 dan 115,42 triliun rupiah pada tahun 2024. Ini berarti ada peningkatan kerugian sebesar 12,76% selama lima tahun. Temuan ini sekaligus menambah urgensi untuk melakukan tindakan adaptasi yang terencana dengan harapan untuk menurunkan potensi kerugian tersebut.

Dikutip dari halaman situs Sekretariat RAN-API, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian dari hasil kajian dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor yang dibahas. Pada sektor pertanian, Dr. I Putu Santikayasa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan bahwa ada penurunan produksi padi pada setiap provinsi di Indonesia. Di sektor kelautan dan perikanan, Prof. Safwan Hadi dari Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB) mengemukakan bahwa ada pergerakan gelombang tinggi yang semakin mendekati garis pantai Indonesia dan wilayah bagian timur menjadi daerah yang paling rawan. Di sisi lain, Dr. Eng. Hamzah Latief sebagai ahli sektor pesisir dari ITB menyebutkan bahwa wilayah Indonesia bagian barat justru bisa menjadi lebih rentan karena kesalahan penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur yang teknologinya kurang tepat. Maka dari itu perlu dipikirkan pengembangan teknologi perlindungan pantai yang lebih sesuai dan berkelanjutan.

Pada sektor air, Budhi Setiawan dari Universitas Sriwijaya memaparkan bahwa ada penurunan ketersediaan air yang terjadi secara signifikan pada beberapa wilayah di Indonesia pada periode 2020 – 2034, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, Jawa, serta bagian utara Maluku dan Sumatera. Kebijakan yang tepat dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko ini. Pada sektor yang dibahas di hari terakhir yaitu sektor kesehatan, Dr. Martiwi Setiawati dari Tokyo University menyampaikan bahwa ancaman penyebaran DBD perlu diantisipasi pada bulan Januari, Februari, dan Desember karena ada kecenderungan peningkatan di waktu-waktu tersebut. Beliau menambahkan bahwa wilayah timur Indonesia seperti Ambon dan Bali perlu mendapat perhatian terkait ancaman sebaran DBD. Hal ini juga ditanggapi oleh Putra Dwitama, Kepala Sekretariat RAN-API sekaligus Project Manager RAN-API dari USAID-APIK, yang menyampaikan bahwa valuasi kerugian ekonomi juga sebaiknya dilakukan terhadap jenis penyakit lain yang terdampak oleh perubahan iklim.

Peserta turut aktif menyampaikan pertanyaan dan tanggapan kepada narasumber saat sesi diskusi. (Sumber: Dokumentasi Sekretariat RAN-API)

Peserta turut aktif menyampaikan pertanyaan dan tanggapan kepada narasumber saat sesi diskusi. (Sumber: Dokumentasi Sekretariat RAN-API)

Dalam proses diskusi, Ari Mochamad selaku Climate Adaptation Governance Advisor USAID-APIK mengungkapkan adanya tantangan, sekaligus peluang dalam penerjemahan dokumen-dokumen kebijakan, termasuk RPJMN, ke dalam aksi adaptasi di tingkat sektoral. Oleh karena itu dibutuhkan peran kuat Bappenas dan K/L dalam penerjemahan tersebut dalam bentuk pengawalan dari kebijakan ke dalam rencana dan kegiatan. Dengan demikian dibutuhkan kegiatan yang sistematis, yang didukung dengan mekanisme tertentu atau alat bantu lainnya. Menurut beliau, semakin baik pola komunikasi dan koordinasi baik secara internal maupun antar K/L akan membantu untuk menciptakan agenda yang sistematis di tingkat sektoral serta terintegrasi dengan dokumen kebijakan yang menaungi di atasnya.

Ari Mochamad mewakili USAID-APIK menyampaikan masukannya untuk memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang kuat sebagai tindak lanjut dari dokumen ke dalam aksi di tingkat sektoral. (Sumber: Dokumentasi Sekretariat RAN-API).

Ari Mochamad mewakili USAID-APIK menyampaikan masukannya untuk memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang kuat sebagai tindak lanjut dari dokumen ke dalam aksi di tingkat sektoral. (Sumber: Dokumentasi Sekretariat RAN-API).

Sekretariat RAN-API akan melakukan koordinasi dengan direktorat teknis terkait di lingkup Bappenas serta dengan Biro Perencanaan di setiap K/L terkait untuk mendiskusikan lebih lanjut hasil workshop 18-20 Juni 2019 tersebut, khususnya untuk menyempurnakan matriks dalam RPJMN 2020-2024 yang akan diintegrasikan dengan kebijakan dan strategi dalam penyusunan dokumen NAPs 2019.

(Penulis: Nyoman Prayoga, Communications Specialist: Knowledge Management and Reporting USAID-APIK)

 

Artikel terkait:

http://sekretariat-ranapi.org/read/sekretariat-ran-api-bekerjasama-dengan-ministry-environment-jepang-gelar-workshop-kebijakan-adaptasi-perubahan-iklim-nasional-di-jakarta

Also available in English