Selasa, 29 Januari 2019

Mengembangkan Kebijakan Berbasis Sains: Peraturan Menteri tentang Kajian Kerentanan Perubahan Iklim

Petani di Malang, Jawa Timur. Petani skala kecil umumnya rentan terhadap bencana terkait iklim. Foto: Oscar Siagian/USAID APIK

Seringkali satu wilayah memiliki beragam kajian atau penilaian kerentanan, namun berbeda metodologi dan berbeda sumber pendanaan kegiatannya. Alih alih melakukan kegiatan adaptasi, yang terjadi adalah sebatas menghasilkan dokumen saja. Bayangkan apabila pendanaan yang tersedia dimanfaatkan untuk mengisi kebutuhan kegiatan sebagai tindak lanjut dari kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim, seperti pemilihan aksi adaptasi, penetapan prioritas adaptasi, serta aksi untuk mendorong pengarusutamaan ke dalam perencanaan dan program. Pendekatan ideal ini bisa terwujud, dengan diawali oleh penerimaan hasil kajian oleh otoritas yang berperan untuk mendorong kebijakan dan aksi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Untuk itu, dibutuhkan pedoman yang dapat menjadi acuan para pemangku kepentingan.

Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan Risiko dan Dampak Perubahan Iklim merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghadirkan sebuah acuan dalam melaksanakan kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim. Selama ini, pegiat pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim kerap berbeda pendapat  dalam metodologi pelaksanaannya, dengan mengajukan dasar pemikiran atas pilihan  tersebut. Kajian dengan metode yang berbeda seperti saling menunjukkan keunggulannya.

Dari sisi pengembangan pengetahuan, munculnya berbagai metodologi tersebut dipandang positif, namun  ironisnya, prestise atas satu metodologi seringkali dikaitkan dengan nama besar di balik pelaku seperti lembaga konsultasi  dan perguruan tinggi. Terlebih lagi  pilihan metodologi seringkali  tidak diletakkan pada konteks kebutuhan dan realitas lokasi kajian. Hasilnya, terjadi tumpang tindih pelaksanaan kajian, yang membuat daerah cenderung menjadi media semata untuk mengujicobakan pendekatan ilmiah.

Faktanya, bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, longsor, gelombang tinggi, naiknya  permukaan air laut sudah terjadi dan dirasakan akibatnya. Secara umum, korban yang paling menderita adalah kelompok rentan seperti petani dan nelayan skala kecil yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya. Kondisi ini menjadi faktor pendorong untuk aksi nyata yang harapannya dapat terakselerasi dengan adanya peraturan ini.

Sejalan dengan semangat konvergensi antara Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB), maka adanya pedoman kajian kerentanan  akan membantu mengefisienkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya.  Hal ini dimungkinkan melalui standarisasi metode yang termuat di dalam pedoman untuk semua tingkatan kajian.  Kajian kerentanan dan risiko merupakan tahap awal yang krusial dalam  siklus membangun ketangguhan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim,  sebab menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai strategi dan aksi yang diperlukan, termasuk  kebijakan.

Secara garis besar, pedoman kajian kerentanan memuat aturan pelaksanaan kajian, indikator, dan rincian yang disyaratkan  untuk masing-masing tingkatan, mulai dari makro, meso, mikro hingga tapak. Pengaturan ini dinilai strategis karena pada saat yang sama mendukung pengembangan kelengkapan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang disusun dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diharapkan menjadi rujukan nasional.

USAID APIK mendukung langkah besar perumusan Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2018 tentang pedoman kajian kerentanan mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pengesahannya. Baik KLHK maupun USAID APIK menilai penyusunan pedoman agar diawali dengan naskah akademik sehingga justifikasi, argumentasi penyusunan, arah, serta sasaran pedoman yang akan disusun menjadi jelas.

Penyusunan naskah akademik ditempuh melalui  serangkaian pertemuan konsultasi di tingkat nasional, yang di dalamnya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga teknis yang terkait dalam operasionalisasi Permen ini nantinya di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pelibatan ini bertujuan agar para pihak mendapatkan gambaran serta potensi kerentanan, risiko, dan dampak di wilayah. Selain itu, pelibatan tersebut juga diharapkan agar masing-masing lembaga menangkap esensi, serta peduli terhadap proses dan hasil yang dicapai.

USAID APIK sebagai mitra KLHK, berupaya memastikan proses penyusunan pedoman seperti diskusi kelompok terarah dan lokakarya bersifat konsultatif.  Selain itu, USAID APIK berperan aktif memberikan masukan substantif yang didasari pemahaman mendalam dari konsep teknis dan  pengalaman praktis di lapangan.

KLHK resmi memberlakukan Permen LHK No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan Risiko dan Dampak Perubahan Iklim pada bulan Maret 2018. Dra. Sri Tantri Arundhati, MsC., Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Perubahan Iklim KLHK menekankan pentingnya peraturan tersebut, “Permen ini harus menjadi panduan bagi siapapun yang hendak melakukan kajian, agar hasilnya dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak yang akan memanfaatkannya,”. Permen diharapkan dapat memberikan pemerintah tingkat nasional dan daerah serta masyarakat panduan untuk menyusun kajian kerentanan untuk mendukung pemerintah mengintegrasikan aspek API PRB dalam pembangunan dan membangun ketangguhan  masyarakat.

(Penulis: Ari Mochamad, Climate Change Adaptation Governance Advisor USAID APIK)