Senin, 21 Januari 2019

Peraturan Desa Lestarikan Hutan Mangrove

Kegiatan menanam mangrove bersama. Foto: DFW & USAID APIK

Dalam kurun hampir tiga dekade terakhir, hutan mangrove/bakau di Desa Awunio, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berkurang hingga hampir separuhnya. Kajian berjudul “Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Teluk Kolono” oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara tahun 2017 mencatat tahun 1990, ada 363 hektar hutan mangrove, yang menyusut menjadi 169 hektar pada 2017. Penurunan 46,5% tersebut dipicu oleh intensifikasi budi daya tambak besar-besaran di awal 1990-an, di mana area hutan mangrove beralih fungsi menjadi tambak.  Pembukaan lahan tersebut banyak dilakukan oleh pemilik modal dari luar yang  membeli lahan tersebut dari warga desa. Di  satu sisi, kawasan hutan mangrove desa juga termasuk dalam wilayah hutan lindung yang berarti kepemilikan dan pemanfaatannya diatur oleh negara.

Menurut hasil kajian kerentanan iklim yang fasilitasi USAID APIK pada akhir 2017 di Desa Awunio, diketahui  bahwa hutan mangrove merupakan sumber mata pencaharian bagi petambak dan pencari kepiting bakau. Selain itu, hutan mangrove berfungsi melindungi pemukiman warga dari ancaman gelombang tinggi, angin kencang, dan tsunami.  Walau besar manfaatnya, namun upaya pemerintah desa untuk melindungi hutan mangrove menjadi kurang maksimal karena ketiadaan payung hukum. Ketua Kelompok Siaga Bencana Desa Awunio, Beddu Amin mengungkapkan, “Bagaimana mungkin kami bisa melarang orang menebang mangrove, terutama mereka yang berasal dari luar desa, karena kami tidak memiliki alasan yang kuat. Selain itu, banyak juga warga di desa yang menjual lahannya ke orang luar, karena tanah tersebut adalah warisan keluarganya,”.

Sejak Oktober 2017, Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW Indonesia) dengan dukungan USAID APIK bekerja membangun ketangguhan masyarakat di Desa Awunio untuk menghadapi dampak perubahan iklim.  DFW membangun kesadaran warga akan manfaat hutan mangrove yang dapat melindungi dari ancaman bencana akibat perubahan iklim. Pelbagai upaya penguatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan pembibitan dan penanaman mangrove, penguatan kapasitas KSB, dan rangkaian diskusi pelembagaan pelestarian mangrove.

Beddu Amin terlibat aktif dalam berbagai diskusi yang membuatnya semakin menyadari betapa pentingnya melestarikan mangrove.   Melalui dukungan DFW, Beddu menggerakkan KSB membuka  kebun percontohan pembibitan mangrove. Anggota KSB bergotong royong mengumpulkan bibit dan membangun persemaian. Sebanyak 350 mangrove jenis Rhizopora disemai di media seluas 24 meter persegi.

Pembibitan mangrove yang dikelola Beddu Amin. Foto: DFW & USAID APIK

Upaya tersebut disambut baik oleh aparat desa meski pelestarian mangrove membutuhkan proses panjang. Hal ini terungkap dari pertemuan sosialisasi rencana penyusunan Peraturan Desa tentang Perlindungan Mangrove yang dilakukan pada 1 Agustus 2018. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa  melindungi mangrove tak ada artinya karena yang merusak bukanlah masyarakat Awunio, melainkan pendatang  dari desa lain. Dengan kondisi tersebut, maka Peraturan Desa adalah hal yang sangat penting untuk memberikan landasan bagi aparat desa dalam pengelolaan mangrove.

Semangat Beddu dan KSB terus mengalir ke seluruh pelosok desa. Hal ini nampak pada kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan 11 Oktober 2018. Sebanyak 100 orang perwakilan masyarakat dari empat dusun di Desa Awunio dan didukung oleh pemerintah tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, pihak kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Penanaman tahap kedua dilaksanakan 26 November 2018, dan merupakan rangkaian kegiatan yang didukung USAID APIK dalam memberikan stimulasi kepada masyarakat desa dalam membangun ketangguhan. Secara total,  6500 pohon mangrove telah ditanam di wilayah Desa Awunio, yang dengan adanya Peraturan Desa, maka akan lebih terjamin kelestariannya dan menjadi aset masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir.

(Penulis: Rasyid Rasiki, Community-Based Adaptation Specialist APIK Sulawesi Tenggara)