Rabu, 16 Januari 2019

Peraturan Menteri Perkuat Ketangguhan Desa

Desa sebagai unit adminstrasi terkecil di Indonesia  tak luput dari dampak perubahan iklim dan bencana. Terlebih, desa di Indonesia memiliki karakter agraris di mana masyarakatnya banyak menggantungkan hidup dari pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Sektor-sektor utama desa seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan rentan terhadap perubahan iklim. Dampak langsung perubahan iklim misalnya adalah bencana terkait iklim dan cuaca seperti banjir dan longsor, sementara, dampak tidak langsung  mengganggu mata pencarian, kehidupan, dan kualitas lingkungan. Oleh sebab itu, desa semestinya merencanakan dan melakukan tindak penyesuaian atau disebut adaptasi terhadap perubahan iklim. Pada saat yang sama, upaya tersebut juga mengarah pada pengurangan risiko bencana.

Dalam visi nasional pembangunan desa, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah desa yang kuat dan mandiri.  Perubahan iklim dan kejadian bencana berpotensi mengancam tercapainya tujuan tersebut, terlebih jika desa tidak bersiap.

Pemberian kewenangan  yang besar kepada  desa untuk mengatur tata kelola pemerintahan dan tersedianya sumber-sumber pendapatan menjadikan desa leluasa untuk merencanakan dan mengelola wilayahnya. Salah satu sumber pendapatan  desa yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional adalah Dana Desa.  Secara kumulatif,  nilai yang dialokasikan tergolong besar  dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, total Dana Desa mencapai  lebih 80 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 60 triliun rupiah.  Bagi  74.754 desa di Indonesia, Dana Desa memberi peluang untuk membangun desa lebih baik.

Selama ini terdapat kekhawatiran dari aparat desa yang takut salah dalam menggunakan Dana Desa yang telah tersedia. Pengaturan prioritas dan  contoh bentuk kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Kepala Daerah yang mengoperasionalkannya dalam bentuk Peraturan Bupati, yang selanjutnya, menjadi rujukan perencanaan bagi desa.  Berbagai kasus  dugaan dan temuan  penyimpangan  penggunaan Dana Desa di tahun-tahun sebelumnya merupakan kisah suram yang membuat aparat desa menjadi lebih berhati-hati.  Sebab itu,  pengalokasian Dana Desa  yang berkontribusi  meningkatkan ketangguhan iklim  perlu didukung dengan intervensi kebijakan di tingkat nasional.

Upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB) sejatinya bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri di desa, namun terintegrasi dalam program dan kegiatan yang  dilakukan desa.  Bagi desa-desa yang memiliki risiko iklim dan bencana, pembangunan jalan desa, embung, tanggul, semestinya memperhatikan aspek  risiko perubahan iklim  dan  bencana di dalamnya.  Begitu juga dengan program pemberdayaan masyarakat, memungkinkan untuk mengintegrasikan model-model pendidikan iklim dan bencana yang merupakan bentuk adaptasi non-struktural.

“Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya Adaptasi Perubahan Iklim akan terwujud apabila kepentingan adaptasi perubahan iklim masuk menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan desa,” Bito Wikantosa – Direktur Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa

Mempertimbangkan perlunya jaminan dari sisi kebijakan bagi  desa, USAID APIK  berkolaborasi dengan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mencari peluang untuk menempatkan adaptasi perubahan iklim dalam Peraturan Menteri Desa.  Upaya ini tidak mudah, sebab desa menjadi arena berbagai kepentingan yang juga berusaha mendapatkan alokasi dalam penggunaan Dana Desa. Jalan panjang  dan penerapan berbagai pendekatan ditempuh lewat  berbagai konsultasi dan penyiapan materi diskusi. Seringkali langkah terkendala oleh sulitnya koordinasi dan rotasi pejabat di tingkat kementerian.  Hal ini membuat advokasi seolah istilah yang mudah dilafalkan, namun pada praktiknya menemui banyak tantangan.

Usaha pun berbuah manis, Kementerian Desa menyetujui usulan untuk menyertakan bentuk-bentuk aksi perubahan iklim sebagai kegiatan yang didorong  melalui Dana Desa.  Lampiran Peraturan Menteri Desa 2018  mengenai  penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2019 menyebutkan berbagai contoh aksi adaptasi  yang dapat dilakukan desa, yang bisa disesuaikan dengan risiko yang dihadapi  dan sumber daya yang tersedia.  Kegiatan yang disarankan  berfokus pada penguatan ketahanan pangan desa,  pengembangan ekonomi desa, infrastruktur desa yang peka iklim dan bencana, serta  berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat desa terhadap perubahan iklim dan bencana.

Praktik baik  adaptasi yang diinisiasi  melalui dukungan USAID APIK  bersama KLHK melalui proyek percontohan di desa-desa membuka  jalan  untuk memperbesar skala dan dampak secara nasional. Penyertaan aksi perubahan iklim dan peraturan mengenai prioritas kegiatan Dana Desa memungkinkannya tercapai.

(Penulis: Suryani Amin, Community-Based Climate Change Adaptation Advisor USAID APIK)