Kamis, 20 Desember 2018

Dari Data Menjadi Peta

Dari Data Menjadi Peta
Dari Data Menjadi Peta

Riky Samson adalah seorang staf Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon yang bertugas melakukan survei wilayah rawan penyakit di Kota Ambon. Ia mengumpulkan informasi daerah mana saja yang menjadi sebaran malaria, TBC, demam berdarah, dan HIV/AIDS. Hasil pendataan Riky digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran dan kegiatan di dinas terkait dan Kementerian Kesehatan. Setelah kegiatan survei berakhir pada akhir Maret 2018, Riky mendapat arahan dari Kementerian Kesehatan agar data yang ia peroleh ditampilkan dalam bentuk peta. Ia merasa bingung karena tidak satupun staf di Dinkes Kota Ambon yang memiliki keterampilan mengubah data tabulasi menjadi bentuk peta, dan lagi pula, apakah data-data tersebut bisa dijadikan tampilan visual, Riky pun bertanya-tanya.

Saya sampai stres memikirkan hal tersebut karena di internal Dinkes Kota Ambon, tidak satupun staf yang dapat mengoperasikan GIS (Geographic Information System), dan mungkin untuk mendengar istilah GIS itu sendiri baru pertama kali, termasuk saya sendiri,” kata Riky. Tak hanya Dinkes Kota Ambon yang diminta Kementerian Kesehatan untuk memetakan wilayah rawan penyakit, seluruh Dinkes kabupaten/kota di Provinsi Maluku juga mendapat tugas serupa. Namun kenyataannya, kebanyakan kebupaten/kota di Maluku belum memiliki sistem spasial yang dapat mendukung kegiatan pemetaan dan diseminasi informasi kepada masyarakat, sehingga banyak data-data yang telah dikumpulkan oleh Dinkes tidak terpakai secara maksimal.

Kebutuhan Daerah Versus Kebutuhan Pusat

Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 101, tentang Strategi Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Kesehatan yang salah satunya mensyaratkan seluruh gugus kerja kesehatan mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota untuk mempublikasikan perencanaan dan menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk visual atau peta. Untuk wilayah Kota Ambon, kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri akibat minimnya sumber daya yang menguasai spasial, karena hampir seluruh staf Dinkes memiliki latar belakang ilmu kesehatan.

Pendampingan yang Membuahkan Hasil

Sejak tahun 2016, USAID APIK Regional Maluku menjadi mitra kerjasama pemerintah Kota Ambon dalam mengelola risiko iklim dan meningkatkan ketangguhan pemerintah di bidang-bidang prioritas pembangunan, salah satunya spasial. Sejak awal, peningkatan kapasitas di bidang spasial mentitikberatkan pada pemahaman aparatur pemerintah terhadap sistem spasial untuk  membantu perencanaan dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Tercatat USAID APIK Regional Maluku telah melatih 150 orang staf pemerintah daerah Kota Ambon, serta mendampingi terbentuknya tiga komunitas spasial di Kota Ambon (data per September 2018).

Pendampingan teknis bidang spasial kepada Dinkes Kota Ambon dimulai sejak pertengahan April 2018 dengan tema berbeda-beda. Hingga Oktober 2018, pelatihan telah berlangsung delapan kali, membahas topik pemetaan yang berbeda-beda mulai dari sebaran penyakit malaria, HIV/AIDS, sebaran gizi, daerah endemik demam berdarah, dan sebaran penyakit menular lainnya. Lebih dari 15 orang staf Dinkes telah dilatih.

GIS Specialist APIK Maluku, Imam Munandar mengungkapkan, ia berusaha memasukkan konsep spasial ke tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ambon untuk membantu perencanaan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, spasial akan membantu perencanaan antar OPD tidak saling berlawanan satu sama lain.

Pengalaman Riky membuktikan hal serupa. “Kegiatan ini telah memberikan cara baru bagi Dinkes Kota Ambon untuk memberikan informasi terkait daerah rawan penyakit kepada masyarakat, dan yang lebih penting memberikan konsep perencanaan yang lebih tepat sasaran di internal Dinkes, sehingga sumber daya yang ada lebih maksimal digunakan, tutur Riky.

Berkat pelatihan, Riky dapat melakukan pemetaan dengan menggunakan data hasil survei berbentuk Excel. Hal ini sangat membantu karena hampir semua data di Dinkes Kota Ambon tersedia dalam bentuk Excel. Dinkes Kota Ambon pun telah menggunakan data berbentuk peta hasil  pelatihan untuk dipresentasikan dalam rapat kerja kesehatan daerah tahun 2018 di Pulau Buru. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Dinkes kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan Kementerian Kesehatan. Dari kegiatan ini, hanya Dinkes Kota Ambon yang telah memiliki data berbentuk peta, dan hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para staf. Melihat perkembangan tersebut, Kepala Dinkes Kota Ambon Drg. Wendy Pelupessy, M.Kes telah mengagendakan pelatihan spasial sebagai kegiatan rutin bulanan staf di Dinas Kesehatan, yang akan dilaksanakan di anggaran tahun berikutnya.

Pendampingan yang diinisasi oleh USAID APIK Regional Maluku menunjukkan bahwa implementasi konsep spasial dapat membantu kegiatan perencanaan dan memudahkan penyampaian informasi. Ke depannya diharapkan dinas-dinas lain di lingkup Kota Ambon dan daerah dampingan APIK lainnya dapat mereplikasi kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan mereka.

(Penulis: Imam Munandar, GIS Specialist APIK Maluku)