Jumat, 18 Agustus 2017

Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana Siap Bekerja untuk Ketangguhan Provinsi Sulawesi Tenggara

Raker Prioritas Pokja API PRB
Raker Prioritas Pokja API PRB

Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk salah satu daerah dengan risiko tinggi mengalami bencana hidrometeorologi. Berbagai bencana tersebut mengganggu proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, merusak ekosistem dan lingkungan yang lestari, serta berkontribusi pada meningkatnya penduduk miskin dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan perencanaan pembangunan terkoordinasi dan menyeluruh dengan berorientasi pada penanggulangan bencana yang tertuang dalam kebijakan dan pendanaan yang terpadu. Untuk itu dibentuklah Kelompok Kerja Adapatasi Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara (Pokja API PRB Sultra) dan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Kota Kendari (Pokja API PRB Kota Kendari). Pokja API PRB yang terbentuk mewadahi seluruh pemangku kebijakan terkait untuk mengawal proses-proses pembangunan dan memastikan terintegrasinya agenda-agenda API PRB ke dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menyampaikan optimismenya terhadap Pokja, “Diharapkan langkah awal ini mempererat USAID APIK dan Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari untuk melakukan pertukaran informasi dan advokasi strategis. Dengan ini, Pokja API PRB akan lebih mandiri dalam melakukan fungsinya sebagai wadah koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan, sarana berbagi informasi dan usaha-usaha advokasi kebijakan dan penganggaran program-am API PRB guna mengarusutamaan API PRB dalam perencanaan pembangunan menyeluruh Provinsi Sulawesi Tenggara,” katanya.

Sepak terjang Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari dimulai dengan menyusun prioritas rencana kerja Pokja API PRB yang didampingi oleh USAID APIK. Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara berdiskusi pada tanggal 19 Juli 2017, sedangkan anggota Pokja API PRB Kota Kendari berdialog pada seminggu setelahnya pada tanggal 26 Juli 2017. Dialog ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama tentang konsep API PRB. Dalam dialog ini dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara:

  • Dalam merancang perencanaan pembangunan berorientasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB) yang berkelanjutan, diperlukan dukungan berupa regulasi sebagai payung hukum perencanaan dan penganggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  • DPRD siap dan berinisiasi untuk memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk membentuk regulasi pendukung dalam penguatkan usaha-usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  • DPRD siap membantu memfasilitasi penganggaran dana untuk kegiatan-kegiatan API PRB pada SKPD dengan membuka ruang pada perubahan anggaran tahun 2018
  • Provinsi Sulawesi Tenggara akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018—2023 pada pertengahan 2018.
  • Adanya keinginan kuat dari pihak DPRD untuk ikut terlibat aktif di setiap kerja-kerja Pokja API PRB dan menanyakan kemungkinan untuk menjadi bagian dari struktur keanggotaan Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara.
  • Adanya usulan untuk dilakukan pemantauan kegiatan-kegiatan dan program-program di wilayah kerja USAID APIK secara bersama-sama dengan melibatkan DPRD, pemerintah, Pokja API PRB.
  • Adanya keinginan DPRD untuk melakukan pertemuan rutin setiap enam bulan yang melibatkan pemerintah, DPRD, Pokja API PRB dan USAID APIK untuk membahas kondisi wilayah provinsi Sulawesi Tenggara dan isu-isu mutakhir.

Pokja API PRB Kota Kendari:

  • Perlunya regulasi yang mengatur API PRB di Kota Kendari sebagai landasan hukum bagi kota ini dalam melakukan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanggulangan bencana dalam rangka menuju Kota Tangguh
  • Terbangunnya komitmen bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, DPRD dan pemerintah Kota Kendari untuk menjadikan isu-isu API PRB ini mejadi bagian perencanaan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kendari periode 2018—2023.
  • Untuk mendukung proses pengintegrasian API PRB ke dalam RPJMD Kota Kendari periode 2018—2023, Sekretaris Daerah meminta USAID APIK dan Pokja API PRB untuk membantu proses-proses penguatan kapasitas perencanaan pembangunan di setiap SKPD terkait API PRB. Diharapkan adanya pelatihan bagi para perencana untuk bekal dalam penyusunan rencana strategi tahun 2018 yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kota Kendari periode 2018—2023.
  • Sekretaris Daerah akan memfasilitasi pertemuan untuk rapat-rapat dan berbagai kegiatan Pokja API PRB ini.
  • Diusulkan untuk merancang sebuah studi lapangan terhadap kota-kota ataupun negara-negara yang maju dalam merancang pembangunan yang berlandas API PRB.
  • Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Kendari mengharapkan keterlibatan tokoh masyarakat di struktur kepengurusan Pokja API PRB. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) Pokja API PRB periode 2018—2019.

Also available in English