Minggu, 16 Juli 2017

Mengangkat Temuan Penilaian Ketangguhan dan Survei Informasi Cuaca dan Iklim di Provinsi Maluku

Konsultasi Publik Hasil Penilaian Ketangguhan dan Kajian Informasi Cuaca dan Iklim Kota Ambon
Konsultasi Publik Hasil Penilaian Ketangguhan dan Kajian Informasi Cuaca dan Iklim Kota Ambon

USAID APIK bersama pemerintah daerah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah mengadakan Konsultasi Publik Hasil Penilaian Ketangguhan dan Kajian Informasi Cuaca dan Iklim Kota Ambon pada tanggal 31 Mei 2017. Acara serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 2017. Konsultasi publik ini bertujuan menyebarluaskan hasil kajian dan dihadiri 172 orang dari elemen pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta.

Dalam konsultasi publik ini, USAID APIK menyampaikan bahwa penggunaan informasi cuaca dan iklim di Provinsi Maluku masih minim. Di samping itu, APIK juga membahas tentang hasil kajian kerentanan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon berdasarkan 10 indikator. Tujuan dari penilaian ketangguhan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat digunakan dalam membantu daerah meningkatkan ketangguhan terhadap bencana secara sistematis.

Penasehat Layanan Informasi Cuaca dan Iklim USAID APIK Mohammad Fadli menjelaskan dari kajian yang dilakukan, ditemukan sebagian masyarakat Provinsi Maluku menggunakan kearifan lokal untuk mengetahui sinyal bencana dan memperkirakan cuaca. Sebagian besar penduduk Provinsi Maluku masih menonton televisi untuk mengetahui berita-berita cuaca dan iklim padahal banyak medium-medium layanan informasi cuaca dan iklim yang sudah tersedia untuk petani dan nelayan. ”Sudah banyak medium-medium yang membantu petani dan nelayan untuk mengakses informasi cuaca dan iklim, seperti aplikasi  berbasis Android infoBMKG dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berbasis sistem Android; Sistem Informasi Mitigasi Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL); Kalender Tanam Terpadu (KATAM); dan Sekolah Lapang Iklim (SLI),” kata Fadli. Berangkat dari hasil paparan ini, para pemangku kepentingan USAID APIK dan BMKG siap bersama-sama untuk memperkuat pemanfaatan informasi cuaca dan iklim. Hal ini juga didukung oleh anggota-anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Mayoritas anggota Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyarankan untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan bagi staf yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan cuaca dan iklim.

Masih dalam acara yang sama, USAID APIK memaparkan hasil penilaian ketangguhan berdasarkan 10 indikator penilaian ketangguhan. Penilaian ini dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus bersama unsur pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan penduduk. Penilaian ketangguhan juga dilakukan dengan menggunakan data dari perangkat lunak ‘PENDUKUNG’, yang dapat mengukur  tingkat ketahanan daerah. Di Kabupaten Maluku Tengah, dari 10 indikator, USAID APIK dan pemerintah kabupaten memprioritaskan untuk memperbaiki tiga hal yang rendah menurut indikator yaitu: 1)  pemahaman dan penggunaan skenario risiko sekarang dan yang akan datang; 2) kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang efektif; dan 3) kapasitas masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan. “Mengetahui indikator level pemahaman risiko bencana penduduk saya rendah, rasanya tidak bisa tidur. Tahun 2020 Kabupaten Maluku Tengah harus masuk di Level Tangguh,” ungkap Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, S.H. Sedangkan di Kota Ambon, USAID APIK dan pemerintah kota akan memprioritaskan untuk meningkatkan ketangguhan infrastruktur, mempercepat pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang efektif.

“Kalau mau Maluku Tengah Tangguh maka kebijakan dan pembangunan harus berjalan searah,” ungkap Jaliman Latuconsina, peserta diskusi sekaligus penggiat adaptasi dan mitigasi bencana di Maluku Tengah. Dalam diskusi, para pemangku kepentingan berkomitmen untuk bersama-sama mengimpelementasi menjalankan program berdasarkan tiga indikator terendah di masing-masing kota/kabupaten. Hasil konsultasi publik ini didokumentasikan di Laporan Kota Tangguh Provinsi Maluku yang akan dibagikan ke para pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk merancang program-program pemerintah dan sektor swasta pada akhir Juli 2017.

Also available in English